11 Jul 2008 Walaupun latar belakang sejarah, filosofi, sosiologi, dan hukum dari KIK-EBA diambil dari hukum negara luar, bukan berarti transaksi jual-beli
PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, Kata kunci: Konsep Hukum, Akibat Hukum, Kepailitan, Harta Bersama. I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Utang”. B. Identifikasi Masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas dapat 11 Jul 2008 Walaupun latar belakang sejarah, filosofi, sosiologi, dan hukum dari KIK-EBA diambil dari hukum negara luar, bukan berarti transaksi jual-beli Latar belakang skripsi ini adalah keberatan atas dimasukannya aset boedel pailt yang sudah dibeli oleh pihak ketiga dari debitur pailit, sehingga pihak ketiga
debitor dan kreditor dalam UU Kepailitan dan PKPU, dimungkinkan juga Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan isu hukum yang hendak Tabel 1.2. Keputusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2012. Bulan. Perkara yang masuk. Pailit. Gagal Pailit. Dicabut. Januari. 3. 18 Feb 2018 Secara historis, permasalahan kepailitan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam modul ini sejarah Dengan adanya putusan pernyataan pailit terse but, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, Kata kunci: Konsep Hukum, Akibat Hukum, Kepailitan, Harta Bersama. I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Utang”. B. Identifikasi Masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas dapat
Berdasarkan pada Pasal 16 UU Kepailitan dan PKPU terhitung sejak tanggal putusan Pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. 1 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan (BOEDEL PAILIT). 2. I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kemajuan perekonomian antar pelaku usaha di Indonesia pada saat ini sangat ketat dikarenakan 5 Feb 2014 HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Materi ini terdiri atas: I. Latar Belakang II. Kepailitan III. debitor dan kreditor dalam UU Kepailitan dan PKPU, dimungkinkan juga Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan isu hukum yang hendak Tabel 1.2. Keputusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2012. Bulan. Perkara yang masuk. Pailit. Gagal Pailit. Dicabut. Januari. 3.
debitor dan kreditor dalam UU Kepailitan dan PKPU, dimungkinkan juga Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan isu hukum yang hendak Tabel 1.2. Keputusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2012. Bulan. Perkara yang masuk. Pailit. Gagal Pailit. Dicabut. Januari. 3. 18 Feb 2018 Secara historis, permasalahan kepailitan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam modul ini sejarah Dengan adanya putusan pernyataan pailit terse but, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi,
A. Latar Belakang. Kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun diperoleh selama kepailitan.
